Assalamu’alaikum WW,

Akhirnya Pemerintah Amerika Serikat mau juga ‘belajar’ dari Pemerintah Indonesia dalam upaya meredam kekisruhan ekonomi global (Global Economic Turmoil) akibat jatuhnya pasar keuangan domestik mereka. GET ini ditakutkan akan bergulir menjadi resesi ekonomi global, dimana sistem perdagangan dunia menjadi porak-poranda dan akhirnya lumpuh. Kenapa? Karena bagi banyak negara di dunia, AS selama ini adalah negara utama ekspor-impor berbagai barang, jasa dan juga uang. Ingat, AS adalah satu-satunya negara pencetak US$ yang menjadi mata-uang utama dunia selama lebih dari setengah abad terakhir. Sebagai negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi (Sekitar US$46.000 per kapita; dibandingkan dengan Australia US$36.000, Cina US$5.300, atau Indonesia US$3.700) dan dengan jumlah penduduk ketiga terbesar didunia, AS juga dikenal sebagai negara yang paling konsumtif penduduknya. Ia juga adalah negara penghasil teknologi canggih dan menjadi pusat lembaga-lembaga keuangan tingkat dunia. Maka kegagalan sistem keuangan di negara liberal yang hampir sepenuhnya berorientasi pasar ini, dimana swasta memiliki peran sangat dominan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi didalam menentukan bagaimana bisnisnya dijalankan dimanapun di muka bumi ini, tentunya akan menghancurkan tingkat kesejahteraan tinggi yang selama ini dinikmatinya.

Terancam goyahnya dominasi ekonomi AS ini mulai dirasakan sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu, dipicu oleh apa yang dikenal dengan ‘sub-prime mortgage crisis’ atau krisis kredit perumahan beresiko tinggi. Sejatinya, persetujuan pemberian kredit untuk membeli rumah hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kepastian kecukupan pendapatan atau aset penjamin. Namun, keserakahan atas perkiraan bahwa harga rumah akan terus melambung dan dengan menerapkan bunga dan pungutan yang relatif lebih tinggi, maka lembaga-lembaga keuangan swasta AS tetap menyetujui pengajuan kredit perumahan oleh mereka-mereka yang sesungguhnya punya resiko tinggi untuk gagal-cicil. Fenomena ini dikenal dengan nama pemberian kredit kepada para NINJAs (No Income No Job or Assets). Singkat cerita, banyak yang memang akhirnya gagal-cicil yang berakibat banyak sekali rumah yang harus disita dan dijual kembali. Ternyata pula tidak banyak rumah sitaan yang terjual dengan harga yang sebelumnya diperkirakan terus melambung tersebut. Akibatnya terjadilah yang disebut dengan krisis likuidasi, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kredit tersebut beserta segala lembaga keuangan penjaminnya, yang dananya datang tidak saja dari AS namun juga dari berbagai penjuru dunia (termasuk Australia), tidak lagi memiliki uang tunai yang memadai untuk membayar berbagai transaksi keuangan mereka yang sangat kompleks.

Pelajaran apa yang dimaksud dalam mukadimah di atas? Yaitu bahwa Pemerintah AS akan melakukan campur-tangan dengan menyuntikkan dana sebesar setidaknya US$700 milyar ke dalam perusahaan-perusahaan swasta yang mengalami kebangkrutan akibat krisis kredit perumahan beresiko tinggi itu. Langkah yang dikenal sebagai BO (bail-out) ini, persis sama dengan langkah Pemerintah Indonesia saat memberikan BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) kepada lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang berguguran akibat krisis moneter tahun 1998. Hanya saja, jelas besaran dan dampaknya berbeda. Juga jelas kecil kemungkinannya akan ada anggota parlemen dan badan keuangan Pemerintah AS yang menangani BO ini ikut-ikutan nantinya tersangkut dakwaan korupsi sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Namun jelas, apa yang sedang terjadi di AS memaksa seluruh negara di dunia untuk melakukan kaji ulang atas kebijakan serta regulasi ekonomi dan perdagangan di masing-masing negara didalam upaya mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap satu-dua negara adijaya seperti AS.

Lalu pelajaran apa yang pantas kita tarik dari kisah nyata di atas? Saya pribadi, mengajak sahabat semua untuk kembali merenungi makna uang, yang tidak dapat dipungkiri telah menjadi raja atau tuhan dunia fana. Apakah uang itu? Kini, ia tidak sekedar alat tukar dalam perdagangan, namun ia juga sudah menjadi satu komoditas yang diperdagangkan. Bagaimana kita menyikapinya dari sudut pandangan agama? Cukupkah atau mampukah fatwa dan instrumen Islam dalam bidang ekonomi-perdagangan yang ada selama ini untuk dapat mengantar ummat manusia kepada kesejahteraan dunia yang diridhoiNya?

Wassalam,

HaBe